IBRAHIMSCRIPT

Raksa Ibrahim-write to protect the unwritten

Memajukan Diplomasi Ekonomi Indonesia

leave a comment »

Perhelatan Forum Infrastruktur Indonesia di Den Haag baru-baru ini menandakan awal kebangkitan diplomasi ekonomi Indonesia. Upaya pemerintah untuk memajukan ekonomi melalui diplomasi telah kembali terdengar gaungnya.

Diplomasi ekonomi seperti yang terlaksana di Den Haag sesungguhnya juga kerap dilaksanakan oleh perwakilan-perwakilan Indonesia lainnya di luar negeri. Forum-forum yang berusaha untuk mempromosikan produk-produk dan kesempatan berinvestasi di Indonesia juga selalu mendapat sambutan yang positif dari pelaku bisnis di luar negeri.

Hanya saja, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri dalam mendukung perekonomian nasional sering kurang terdengar gaungnya. Lebih dari itu, keberhasilan perwakilan Indonesia di luar negeri dalam menghubungkan pelaku ekonomi di luar negeri dengan di dalam negeri belum secara nyata terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Portal Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) cukup sering memuat informasi mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri guna mencari peluang pasar bagi produk-produk Indonesia dan menawarkan kesempatan berinvestasi di Indonesia. Hal ini memperlihatkan pelaksanaan diplomasi juga senantiasa berupaya mendukung perkembangan ekonomi nasional. Sayangnya, belum tersedia data kuantitatif yang dapat menunjukan pengaruh diplomasi bagi perekonomian nasional.

Bila ditilik dari intensitas pelaksanaan promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata yang dilakukan perwakilan di luar negeri dengan kenyataan belum memaksimalnya peran dan fungsi diplomasi dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia, harus diakui bahwa diplomasi belum menjadi bagian yang terintegrasi untuk menjaring keuntungan dari perkembangan ekonomi dunia guna memajukan perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan Australia dan Malaysia yang telah mengintegrasikan diplomasi dalam strategi pelaksanaan kebijakan perekonomian dan perdangannya, Indonesia masih mencari bentuk terbaiknya untuk mensinergikan diplomasi dengan kebijakan perdagangan dan perekonomian nasional.

Belum dimanfaatkannya diplomasi dalam mendukung perekonomian nasional tidak sepatutnya terjadi. Hal ini dikarenakan bila melihat jumlah perwakilan Indonesia di luar negeri sebanyak 131 perwakilan, pemanfaatan diplomasi untuk mendukung ekonomi nasional seharusnya dapat memainkan peran yang lebih besar.

Selain itu, dengan disepakatinya perjanjian perdagangan bebas di ASEAN serta pertumbuhan ekonomi China yang fantastis, diplomasi dapat menjadi kompas untuk memandu Indonesia dalam meraih kesempatan dan keuntungan di tengah ketatnya persaingan ekonomi di dunia.

Keberadaan perwakilan Indonesia di setiap kawasan di dunia serta meningkatnya kerjasama perdagangan bebas sudah selayaknya mendorong pemerintah untuk mengedepankan peran dari diplomasi dalam strategi perekonomian nasional.

Di masa mendatang, strategi perekonomian Indonesia yang mencakup perdagangan, investasi, dan pariwisata serta pembangunan konektivitas infrastruktur selayaknya menimbang peran penting dari diplomasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dapat memajukan diplomasi ekonomi secara bertahap guna menghadapi ketatnya persaingan ekonomi dalam dua dekade ke depan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain: pertama, mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan diplomasi yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, dan publik. Langkah ini diperuntukan demi adanya sinergi antar lembaga pemerintah serta kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dan publik.

Kedua, di bawah koordinasi dan kepemimpinan Kemlu meningkatkan kapasitas perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Peningkatan kapasitas perwakilan Indonesia dapat dilakukan dengan pembentukan pusat pendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi di beberapa kawasan strategis.

Pembetukan pusat pendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi dapat dilakukan dengan menunjuk perwakilan terbesar atau perwakilan yang terletak di negara yang memiliki dukungan infratruktur terbaik di kawasan. Semisal, pemerintah dapat menjadikan KBRI Beograd sebagai pusat pendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi di kawasan Balkan.

Pembentukan pusat pelaksanaan diplomasi ekonomi juga perlu menyertakan program pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan bagi pegawai Kemlu dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan misi di luar negeri.

Ketiga, pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk senantiasa mendorong kajian dan diskusi publik mengenai diplomasi ekonomi. Keberadaan studi dan partisipasi publik dalam mengkaji diplomasi ekonomi dapat semakin memajukan perekonomian nasional melalui diplomasi.

Di masa mendatang, rakyat Indonesia tidak lagi dapat mengelak dari perdagangan bebas yang telah berdampak besar tehadap perekonomian dunia. Bentuk perlindungan terhadap perekonomian nasional tidak dapat lagi bersifat konvensional seperti tarif. Perlindungan terhadap perekonomian nasional sudah sudah sepantasnya berupa pemberdayaan terhadap masyarakat dengan menjadikan mereka melek terhadap perubahan, kesempatan dan konsekuensi yang menyertainya.

Oleh sebab itu, diplomasi dapat menjadi alat untuk menguhubungkan perubahan yang terjadi di luar negeri dengan dinamika pembangunan di dalam negeri.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari sejauh mana mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan. Dengan pemberlakuan perdangan bebas di Asia Tenggara dan kebangkitan perekonomian China, dua hal tersebut dapat menjadi momentum untuk memajukan diplomasi ekonomi Indonesia.

Terakhir, adalah penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi dengan terus memberdayakan masyarakat secara beriringan. Keberlanjutan dan kesuksesan diplomasi ekonomi bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari rakyat yang menjadi nafas pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Written by Raksa Ibrahim

Januari 21, 2013 at 9:28 am

Putting Diplomacy First on Papua

leave a comment »

The increase of armed incidents in Papua between the Indonesian Police and unidentified armed group indicates the issue of Papua is on the rise again.

Indonesiakatakami.wordpress.com

Indonesiakatakami.wordpress.com

The deployment of security forces in Papua indicates Papua is Jakarta’s top priority issue. For the Indonesian government, in order to restore order and maintain stability in Papua, the presence of security forces is vital to deter criminal armed group in Papua.

At the same time, the rise of armed incidents and the deployment of security forces to Papua have also attracted international attention. Both U.S. Secretary of State Hillary Clinton and Australian Foreign Minister Bob Carr stated their government’s concern over the issue of Papua.

This should alert the Indonesian government to have a clear measure in dealing with armed groups in Papua. In its efforts to restore order in Papua, any misuse and wrongdoing in the use of force from the Indonesian security forces would be easily manipulated by the West Papua independence movements.

The idea of independence-disintegrate from Indonesia is still appealing to some Papuan. This could be seen from the ability of the Papua independence movements to maintain its operation abroad. The independence movements use the violation of human rights and economic oppression in Papua as their main magnet to attract international support.

For many years the Indonesian government has put a lot of diplomatic efforts to mitigate separatism. If not carefully measure, placing Papua as a security issue, it could jeopardize previous diplomatic efforts to wash away the seeds of separatism from West Papua.

In dealing with armed criminal group in Papua, the government should also be aware of its implications to Indonesia’s position abroad. International support is vital to maintain Indonesia territorial integrity. As the former Indonesian foreign minister, Hassan Wirajuda has said, every domestic issue has a foreign policy aspect. The issue of Papua also has its domestic and international dimension.

In this light, any Indonesian government policy on Papua should calculate its implications for the international support for Indonesia. By doing so, the Indonesian government would have a more balance in its approach on Papua domestically and internationally. More importantly, this would give better chance for Indonesian diplomacy to generate support for a credible solution on Papua.

It has been argued that Papua could be the next tragedy for Indonesia after East Timor. Both East Timor and Papua has the same ingredients towards disintegration. The increase of human rights violations, insecurity in the provinces and international financial crisis could lead to the same tragedy.

To prevent the same tragedy from happening twice, the people and the government of Indonesia should embrace the people of Papua with the idea of freedom under Indonesian unity. This would put an alternative to the idea of independence from Indonesia.

The people of Papua are craving for freedom to express themselves.  They want freedom to gain opportunities and spaces to benefit from the development in Indonesia and in the Asia Pacific. They are seeking for a fruitful outcome from the full autonomy.

Until the Papuan could taste their freedom, the government should be aware of the two dimension of the issue of Papua. In the international realm, dealing with the issue of Papua through security approach alone would have a little benefit towards Indonesian territorial integrity.

Thus, diplomacy should always in the mind of Indonesian policy makers when it comes to the issue of Papua. By putting diplomacy first, the government could better balance and strategize its policy on Papua.

Written by Raksa Ibrahim

Januari 21, 2013 at 9:20 am

Ide bersemi di musim dingin

leave a comment »

Catatan dari Melbourne:

Selama semester musim dingin, selain kuliah dan mengerjakan tugas, kota Melbourne juga menawarkan kegiataan diskusi bagi para pelajar. Kegiatan yang tidak hanya bermanfaat dan gratis tapi juga memberikan ide-ide segar dan info perkembangan terkini. Berikut adalah ringkasan beberapa kegiatan yang menarik di Melbourne:

1. Celebrity Diplomat: Henry Kissinger, Realism and the Domestic Politics of American Foreign Policy

(02/08/2012) Thomas Schwartz Profesor sejarah, politik dan studi Eropa dari Vanderbilt Universtity berbicara mengenai diplomasi yang dilakukan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat (A.S) Henry Kissinger. Profesor Schwarts yang berusaha untuk melihat alur sejarah yang unik dalam kebijakan luar negeri A.S melalui rekaman televisi di tahun 1960-70. Profesor Schwarts mengungkapkan bahwa Henry Kissinger adalah diplomat pertama yang tampil di era modern televisi untuk menjelaskan kebijakan luar negeri kepada publik. Melalui penggunaan media, Kissinger berusaha untuk meningkatkan kredibilitas, citra dan pengaruhnya dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Penggunaan televisi oleh Kissinger menjadi awal dari penggunaan media digital dan visual dalam diplomasi. Kissinger menyadari perlunya  membangun citra demi mendapat dukungan publik untuk mensukseskan kebijakan luar negeri dan memastikan kembali terpilihnya pimpinannya dalam pemilihan umum selanjutnya.

2. Nuclear Non-Proliferation and Disarmarment. Global and Regional Challenges

Prof Mattoo dan Prof Evans

(09/08/2012) Proliferasi nuklir menjadi isu yang sangat pelik dalam hubungan internasional terutama dengan adanya kemungkinan kelompok teroris memiliki senjata nuklir. Selain itu, malapetaka nuklir menjadi ancaman terbesar bagi keamanan internasional. Profesor Amitab Mattoo dan Profesor Gareth Evans membahas tantangan yang dihadapi dalam proliferasi nuklir. Profesor Mattoo menjelaskan bahwa senjata nuklir memiliki pengaruh dalam menjada stabilitas dan perimbangan kekuatan. Efek penggentar (deterrence) yang dimiliki senjata nuklir mampu menjada perdamaian antara India dan Pakistan. Hal ini menurut Profesor Mattoo juga disebabkan adanya saling pengertian antara India dan Pakistan serta meningkatnya tanggung jawab dari kedua negara. Menanggapi pendapat Profesor Mattoo, Profesor Evans mengungkapkan bahwa malapetaka nuklir hingga saat ini belum terjadi semata-mata dikarenakan faktor keberuntungan (pure damn luck).

Pemaparan Effect of Social Media on Marketing

3. Effects of Social Media on Marketing

(06/09/2012) Tell, Yell, and Sell. Media sosial terus menjadi pembicaraan dikarenakan pengaruh dan efektivitasnya dalam interaksi manusia. Paul Gilbert OMD National Director, perusahaan konsultan pemasaran membahas kebangkitan penggunaan media sosial dalam pemasaran. Peran media sosial menjadikan pesan dari sebuah produk semakin dinamis dan interaktif. Kehadiran media sosial semakin memberikan konsumen/masyarakat untuk memiliki kuasa yang lebih besar dalam memberikan penilaiannya terhadap suatu produk. Keberadaan media sosial juga dapat menjaring dan memperkuat loyalitas masyarakat terhadap suatu produk. Hal menarik dari pemaparan Gilbert adalah mengenai bagaimana membangun isi dan alur narasi yang kuat dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Satu pertanyaan awal yang dapat disampakan dalam pemanfaatan media sosial adalah why would I care to share?

4. State Authority in Absence. The Rise of the Urban Poor, Gangs and Criminal Groups in Jakarta

Dr. Ian Wilson

(13/09/2012) Keberadaan kelompok kriminal dan gang di kota besar seperti Jakarta memunculkan tanya apa yang menyebabkan mereka termarjinalkan di tengah perkembangan ekonomi Indonesia yang dapat dikaitakan cukup positif. Dr. Ian Wilson dari Murdoch University, melakukan observasi terhadap fenomena sismbiosis mutualisme antara masyarakat kurang mampu dengan geng dan kelompok kriminal di Jakarta. Menurut Wilson, kenyataan hidup dan terbatasnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin memunculkan identitas kolektif untuk menentang aparat penguasa. Fenomena ini menunjukan adanya pergulatan untuk mempertahankan lahan dan ruang di Jakarta untuk menyambung hidup. Pergulatan yang secara hokum keliru namun dalam beberapa kasus secara moral dapat dibenarkan.

5. TED X University of Melbourne

(10/09/2012) TED X Unimelb menghadirkan sesi mengenai motivasi dan perkembangan teknologi. Kegiatan yang cukup menarik dan memberikan pandangan baru dalam melihat suatu permasalahan. Isu-isu yang dibahas antara lain: geothermal, god particle, motivasi dan gamification serta kiat sukses melalui dangerous idea.

TED X University of Melbourne

6. The G20- What is it, why does it exist, where is it heading

(20/09/2012) Steve Price-Thomas Direktur Oxfam Australia membahas mengenai G-20 dan usaha Oxfam untuk mendorong agenda pengentasan kemiskinan di forum tersebut. Secara umum G-20 memberikan angina segar menuju tata kelola global yang lebih inklusif meskipun penentuan isu yang akan dibahas dalam pertemuan G-20 sangat ditentukan oleh isu domestik negara tuan rumah.

Written by Raksa Ibrahim

Oktober 4, 2012 at 2:08 pm

Sejuta kawan tanpa keuntungan?

leave a comment »

Catatan dari Melbourne:

Di saat libur tengah semester musim dingin, September 2012.

Perdana Menteri Malcolm Fraser

Mantan Perdana Menteri kawakan Australia, Malcolm Fraser berbicara mengenai hubungan Australia-Amerika Serikat (A.S) di era kebangkitan Asia. Dalam pemaparannya Fraser beranggapan bahwa kebijakan luar negeri Australia terlalu condong kepada A.S. Kecondongan ini, menurut Fraser menghambat kelincahan Australia dalam memainkan perannya di Asia. Australia kehilangan daya cengkram dan kredibilitasnya bila dihadapkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Pasifik.

Secara khusus, Fraser menganggap bahwasanya Australia perlu untuk melakukan reposisi dalam aliansinya dengan A.S. Kehadiran pasukan marinir A.S di fasilitas militer Australia di Darwin dalam rangka kerja sama pertahanan memberikan gestur yang secara tidak langsung mengarah kepada China. Fraser juga menambakan, kehadiran pasukan marinir AS di Darwin semakin memberikan rasa tidak aman terhada Australia. Dukungan Australia terhadap A.S juga tidak mendorong adanya upaya membangun rasa saling percaya antara negara-negara di Asia.

Malcolm Fraser

Malcolm Fraser berbicara di Asia Institute University of Melbourne

Kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia secara umum terbentuk melalui ‘konsultasi’ dengan A.S, sementara mayoritas negara-negara di Asia tidak akan pernah merasa perlu untuk melakukan konsultasi dengan Australia dalam mengkomunikasikan kebijakannya. Negara-negara di Asia akan langsung melakukan komunikasi dengan A.S  dalam membahas isu-isu keamanan kawasan. Di saat yang bersamaan usaha Australia untuk lebih mendekatkan diri dengan Asia terasa hambar dengan ketidak-pekaannya dalam mendorong stabilitas di kawasan.

Fraser menggaris bawahi mengenai pentingnya keikutsertaan publik untuk menghindari kembalinya mentalitas Perang Dingin. Mentalitas yang mengacaukan kebebasan Australia dalam menentukan prioritas kepentingan nasionalnya. Mentalitas yang mendorong Australia kehilangan momentum untuk mengambil keuntungan dari kebangkitan Asia. Aliansi Australia dengan A.S  bukan didasari pada komitmen untuk selalu mengekor kepentingan A.S melainkan lebih pada keinginan Australia untuk menjalin konsultasi demi mendorong terciptanya stabilitas di kawasan. Fraser mengungkapkan perlunya Australia untuk melakukan kerja sama konstruktif dengan negara-negara kekuatan menengah untuk mendorong inisiatif-inisiatif baru di bidang keamanan. Menarik dicermati, Fraser menyebut Indonesia sebagai negara potensial yang nantinya akan menyambut niat Australia.

Menlu Marty Natalegawa

Pemaparan Fraser yang menyebutkan peran penting Indonesia dalam mendukung stabilitas di kawasan mengingatkan saya pada adagium million friends zero enemy khas Kementerian Luar Negeri RI. Di saat yang bersamaan terlintas pula plesetan dari adagium tersebut million friends zero benefit. Adagium khas Kemlu RI ini ternyata benar adanya bahwa Indonesia dianggap penting dan cukup banyak yang ingin berteman dan mengambil keuntungan dari negara kita. Hanya saja, mungkinkah Indonesia dapat mengambil manfaat dari momentum kebangkitan Asia atau kita kembali tersenyum simpul di pinggir arena.

Negara maju seperti Australia berusaha keras untuk memastikan keamanannya dan merasa begitu khawatir dengan keberadaan Indonesia. Hingga Australia bersedia untuk menjadi bagian dari jaringan pertahanan A.S di Asia dan secara implisit menjadikan China sebagai objek acuan. Sementara, Indonesia dengan landasan kebijakan luar negeri bebas aktif memiliki kelincahan untuk bermanuver dalam berbagai isu. Suatu berkah yang masih mencari bentuk terbaik untuk dapat dimanifestasikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berkah yang juga bisa menjadi kutukan bila kita tidak bisa menempatkan diri dengan baik dan menyerahkan masalah keamanan sepenuhnya di tangan para ‘elang-elang pemangsa’. Kelincahan kebijakan luar negeri bebas aktif juga dihadapi pada kenyataan bahwa Indonesia berada di kawasan yang tidak stabil dan penuh warisan konflik masa penjajahan. Kenyataan lainnya adalah Indonesia dikelilingi oleh basis-basis fasilitas militer A.S yang berada di Australia, Filipina, Filipina dan Jepang. Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa mengalami ujian dalam mempertahankan keberadaan republik ini.

Narsime pemasaran politik kekerasan

leave a comment »

Catatan singkat:

Globalisasi membawa perubahan yang signifikan dalam interaksi antar negara. Perubahan yang diusung globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan negara semakin rentan terhadap ancaman terorisme. Penggiat terror juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada khalayak dengan menciptakan ketakutan dan ketidak-percayaan terhadap pemerintah.

Baru-baru ini, saudara dari pemimpin Al Qaeda Ayman Al Zawahiri, Mohamed Al Zawahiri menawarkan diri untuk memediasi konflik Amerika Serikat dengan Al Qaeda. Hal ini sangat menarik untuk dicermati mengingat adanya kesamaan dengan beberapa tipe kelompok teroris seperti ekstrim sayap kanan, sayap kiri dan ethnonasionalime. Para aktor dalam kelompok terror selalu menyampaikan pesan dan tuntutannya kepada pemerintah demi mendapatkan pengakuan atas aksinya. Hal menarik lainnya adalah melihat kemungkinan dilakukannya pendekatan komunikasi non-kekerasan dalam penanggulangan terorisme.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan kelompok terorisme internasional didominasi dengan media senjata dan ancaman. Kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki legitmasi atas tindakan yang dilakukannya. Negara yang mewakili rakyat merupakan institusi utama yang memiliki legitimasi  penggunaan kekerasan. Sementara, kelompok teroris secara perlahan meningkatkan kemampuannya untuk juga menggunakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi dan perjuangannya. Tren komunikasi ini secara tidak disadari menjerumuskan masyarakat ke dalam rantai kekerasan yang tidak berujung.

Meskipun teknologi komunikasi berkembang pesat, hal ini ternyata belum dapat menjembatani perbedaan antara pemerintah dengan kelompok terorisme. Kenyataan ini menjadikan rantai kekerasan semakin berliku.

Tantangan untuk melakukan komunikasi juga dibatasi dengan penolakan negara untuk berdiri sejajar dengan kelompok terorisme. Bagi Negara pengakuan terhadap kelompok terorisme berarti pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam wilayah terhadap keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat memberikan sinyal yang keliru dan menurunkan kredibilitas negara di dalam dan luar negeri.

Selain itu, kegiatan terorisme juga terus bertransformasi dalam menjalankan aksi-aksinya. Saat ini, terorisme telah menjadi suatu bentuk hibrida antara kelompok terorisme dengan kelompok kriminal. Hal ini ditambah rumit dengan adanya terorisme yang tumbuh di dalam negeri dan dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok kecil. Keadaan ini juga menyebabkan komunikasi non-kekerasan antara pemerintah dengan kelompok terorisme sulit untuk terjadi.

Di tengah tantangan dalam penanggulangan terorisme, upaya untuk mengedepankan komunikasi non-kekerasan dengan kelompok terorisme dan elemen-elemen pendukungnya perlu dipertimbangkan. Hal ini perlu dikedepankan dalam upaya mencegah radikalisasi. Saat ini, terorisme telah berkembang menjadi narsisme ideologi ekstrim sekelompok penggiat kekerasan demi mendapatkan perhatian publik. Terorisme adalah sebuah pemasaran produk lawas yang dilandasi oleh rasa frustasi.

Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi non-kekerasan seperti strategi-strategi pemasaran dapat dikedepankan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: pertama, mengacaukan arus penyampaian pesan dari kelompok terorisme. Kedua, menawarkan alternatif lain dalam penyampaian aspirasi selain melalui kekerasan. Ketiga, memperkecil cakupan penyebaran ide penggunaan kekerasan. Keepat, meminimalisir efektifitas media penyebaran terorisme dan radikalisasi.

Munculnya tawaran dari Mohamed Al Zawahiri menunjukkan bahwa komunikasi non-kekerasan dimungkinkan untuk dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Tawaran Al Zawahiri juga memperlihatkan bagaimana kegiatan politik kekerasan mencari peluang untuk mendapatkan perhatian publik.  Al Zawahiri telah menyampaikan pesan-pesannya secara efektif. Walaupun, intensi dan niatannya untuk menjembatani kelompok Al Qaeda dengan negara-negara Barat masih mengundang tanda tanya.

Written by Raksa Ibrahim

September 23, 2012 at 12:48 pm

Keseharian dalam ancaman krisis keuangan

leave a comment »

Catatan singkat:

Belum pernah dibayangkan sebelumnya, negara-negara seperti Spanyol dan Italia akan mengalami krisis keuangan yang cukup mengkhawatirkan. Yunani bahkan terancam bangkrut. Meski tidak secara langsung terkena imbas dari kriris keuangan, Indonesia  tidak kebal dari kemungkinan terkena krisis. Satu hal yang jelas, ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem keuangan (kapitalisme) yang dianut secara luas dan rentan terhadap krisis akan semakin mempersulit kehidupan dalam keseharian.


Sistem keuangan global-kapitalis menawarkan perkembangan dan peningkatan kualitas hidup secara cepat namun, dengan efek samping yang dapat menghancurkan bila tidak dikelola dengan baik. Karena sistem kapitalisme menekankan pada ketersedian modal maka cara kerja dari sistem ini sangat mengandalkan dana pinjaman untuk dapat mendorong adanya pembangunan. Masalahnya adalah bila suatu negara gagal membayar pinjaman maka akan menimbulkan keresahan dan panik yang akan menciptakan larinya modal dari negara tersebut serta akan mempengaruhi negara-negara di sekitarnya. Bila penarikan modal dilakukan secara bersamaan dalam skala yang luas dan masif maka akan menimbulkan dampak sistemik yang berujung pada keresahan sosial.

Penjelasan sederhana yang pernah kita dengar adalah krisis moneter (krismon) mengakibatkan harga-harga naik secara drastis. Lalu apa yang mengakibatkan terjadinya krismon? Sepanjang sejarah, penyebab krismon ada beragam yang dipengaruhi kondisi dunia saat itu.

Ada baiknya kita mengenal sedikit tentang sistem keuangan global. Sistem keuangan global merupakan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan yang meliputi inflasi, nilai tukar dan suku bunga  dalam berbagai transaksi yang bersifat lintas batas. Sampai saat ini, belum ada sistem keuangan yang dapat mengatur dengan jelas ketentuan transaksi keuangan yang rumit melibatkan banyak aktor. Meskipun, setelah berakhirnya Perang Dunia II lahir IMF dan Bank Dunia (WB) untuk dapat membantu memperjelas tata cara pelaksanaan sistem keuangan global. Hanya saja, kedua institusi tersebut dibentuk bukan untuk berperan sebagai regulator melainkan sebagai lembaga penyedia talangan bila sewaktu-waktu  negara-negara mengalami krisis keuangan.

Dalam proses pembentukan IMF dan WB, di Bretton Woods negara-negara terutama pemenang perang berusaha untuk menciptakan tatanan dunia baru yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian yang hancur akibat perang. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai kebijakan moneter dan upaya memberikan stabiltas dalam nilai tukar. Nah, ketika itu disepakati bahwa mata uang akan menjadi mediator pertukaran mata uang dalam transaksi perdagangan menggantikan emas. Jadi nilai dollar dipatok dengan harga emas. Selain itu, disepakati pula kebebasan dalam perputaran arus keuangan. Hal ini menyebabkan negara tidak dapat mengontrol secara independen kebijakan moneternya. Modal asing memiliki kemungkinan menjadi liar dan tidak terkendali. Loh, bukankah negara memiliki kuasa untuk mengatur segala hal yang masuk ke dalam wilayahnya?

Pemilik modal memiliki kuasa untuk menggunakan dan menerapkan aturan terhadap penggunaan modalnya. Terlebih lagi, tergiur untuk mewujudkan pembangunan di negaranya, pemerintah cenderung membebaskan arus modal luar negeri dan tidak memiliki manajemen resiko yang memadai bila terjadi gagal bayar. Selain itu, pinjaman tersebut tidak dinvestasikan pada sektor riil yang memicu produktivitas perekonomian. Korupsi, kolusi dan nepotisme menambah parah pengelolaan utang.

Lalu, terjadilah keadaan dimana negara menjamin pinjaman asing yang dilakukan lembaga keungan domestik dengan mengabaikan kelayakan dari lembaga tersebut. Ketika terjadi gagal bayar maka terjadi penarikan modal dan muncul keraguan signifikan terhadap pemerintah. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya beban utang negara karena pinjaman dilakukan dalam mata uang asing yang dipatok dengan mata uang lokal. Peningkatan utang negara berimbas  pada kenaikan harga barang-barang. Keadaan diperparah dengan kehadiran spekulan yang mencari keuntungan dalam krisis.

Belajar dari kesalahan ketika krisis, pemerintah-pemerintah di Asia menciptakan mekanisme kontrol terhadap arus modal asing  dengan lebih terukur melalui regulasi yang mengedepankan manajemen resiko dan kepastian dalam berinvestasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan sebagai wujud perlindungan kepada nasabah.

Meski demikian, masih terlalu dini bagi kita untuk tenang.  Arus modal asing semakin bebas dan telah berinovasi dalam bentuk sekuritas, bond, ekuitas dan saham yang tentu saja menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Keadaan ini menjadikan sistem keuangan global semakin rentan dikarenakan diversivikasi produk belum diimbangi dengan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Selain itu, meningkatnya keterkaitan satu negara dengan yang lain dalam hubungan moneter belum disertai adanya regulator penjamin stabilitas lintas batas dan penyediaan dana talangan bersama bila terjadi krisis.

Belum adanya mekanisme penjamin stabilitas dan lembaga penyedia dana talangan dalam proses pemulihan dari krisis mengakibatkan depresi ekonomi. Terjadinya depresi semakin sulit untuk diatasi tanpa adanya dana pinjaman terutama bila kiris keuangan melanda negara-negara anggota Uni Eropa yang notabene memiliki sistem pengelolaan keuangan yang maju dan membutuhkan dana talangan yang besar. Krisis keuangan yang terjadi di pusat keuangan dan ekonomi dunia menunjukan bahwa sistem keuangan global sangat rentan terhadap krisis. Krisis moneter hampir pasti mempersulit  rakyat yang senantiasa bergulat dengan keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perlu kiranya membangun kepercayaan terhadap mekanisme sistem keuangan global. Salah satu cara adalah dengan  memberikan perlindungan terpercaya dan informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat. Hal ini merupakan  bentuk transparansi dan usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat secara luas. Sulit untuk dipungkiri bahwa masyarakat telah menjadi elemen nyata pembentuk pasar. Elemen kecil tanpa suara namun menanggung beban resiko yang besar dibandingkan elemen-elemen lainnya.

Written by Raksa Ibrahim

September 10, 2012 at 9:02 pm

Sekilas mengenai memori

leave a comment »

Catatan singkat:

Setiap manusia pasti memiliki memori sejarah yang mengisi kehidupannya. Memori menjadi bagian hidup manusia yang menghubungkan masa lampau dan kini.  Memori juga berkaitan dengan mengingat dan melupakan yang kurang lebih terbentuk oleh perilaku, pengetahuan, emosi dan kepercayaan seseorang di suatu negara. Memori satu orang selalu berbeda dengan yang lain karena memori adalah sesuatu yang unik dengan ciri khas tersendiri meski seringkali memiliki hubungan yang saling mengisi.

Memori menjadi bagian dari sejarah suatu bangsa dan menjadi landasan hubungannya dengan negara lain. Hubungan China dan Jepang sarat dengan nuansa historis yang terkadang dipolitisasi sehingga semakin memperburuk suasana.

Lalu apasih pentingnya memori? Memori merupakan upaya melestarikan ingatan atas kejadian di masa lampau untuk menghubungkan satu generasi dengan yang lain. Melaui memori, manusia diharapakan dapat memaknai suatu kejadian dengan lebih arif dan memberikan empati  terhadap suatu keadaan di masa kini.

Bagaimana memori dipelihara? Memori dipelihara melalui berbagai medium, seperti museum, tugu, patung, film, komik, novel, monumen, buku dll. Melalui medium tersebut, sebuah memori menuturkan ceritanya kepada khalayak untuk dimaknai secara kritis.

Kenapa bisa ada memori yang terus diingat dan adapula seringkali terlupakan? Pembentukan dan kesempatan untuk mengenang suatu memori sangat berkaitan dengan proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengetahuan. Dengan demikian, kebenaran  suatu narasi sangat berkaitan dengan pengetahuan yang diakui oleh penguasa. Meskipun, narasi tersebut akan selalu mengalami penentangan dari narasi yang lain. Selain itu, memori juga akan terus diingat dari kemampuannya menyampaikan narasi kepada khalayak. Sementara, memori juga seringkali terbelenggu oleh diskriminasi, trauma dan kondisi sosial.

Kenapa memori berkaitan dengan kekuasaan? Hal ini karena, memori dari seseorang  seringkali sulit untuk memperoleh pengakuan dan pengghargaan. Maksudnya, terkadang memori adalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran oleh sebab itu akan mengalami tentangan bila berbeda dari narasi penguasa. Meski demikian, narasi dari sebuah memori akan selalu berusaha untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan.

Jika ada banyak narasi dan memori, bagaimana menguji kebenarannya? Kebenaran suatu narasi dapat diperiksa melaui proses pemaknaan kembali dan uji materi sehingga menghasilkan kebenaran sementara. Loh ko sementara? Yah memang, proses pemaknaan berjalan sangat dinamis dan selalu mencari ruang untuk menemukan makna baru.

Apa akibatnya jika kita tidak menjaga memori? Kegagalan untuk melihat pentingnya memori dari negara dan kehidupan kita berimplikasi pada ketidakpedulian dan hilangnya sensitivitas dalam memaknai suatu keadaan dari suatu kejadian.  Hal lain adalah, terbelenggunya kita dalam perspektif yang sempit dalam melihat dunia.

Memori menjadi bagian penting dalam hidup manusia yang sarat dengan makna dan nuansa politik. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk mendorong adanya proses dialog antar memori, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dan ketidak-adilan demi memberikan ruang bagi pemaknaan baru.  Dialog dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan dan ruang bagi mereka yang narasinya selama ini termarjinalkan.

Written by Raksa Ibrahim

September 7, 2012 at 5:58 am

Ditulis dalam Catatan singkat

Tagged with ,